Parlementaria

Tracking Dana Pokir dan Semua Dana Direktif!

Seputarntb.com – Kalangan DPRD NTB menyilakan jika ada pihak yang ingin men-tracking program di APBD yang merupakan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) para wakil rakyat. Pada saat yang sama, para wakil rakyat juga akan fokus melakukan tracking terhadap seluruh dana direktif dalam postur APBD NTB.

“Ayo kita tracking. Program dalam APBD yang merupakan Pokir dari 65 Anggota DPRD NTB itu jika ditotal nilainya hanya Rp 300 miliar setahun. Sementara dana program direktif itu nilainya bisa tiga hingga empat kali lipatnya,” tandas Anggota DPRD NTB H Ruslan Turmuzi di Mataram, Ahad (30/1).

Ruslan menegaskan hal tersebut saat dikonfirmasi terkait langkah sejumlah pihak yang menyebut alokasi anggaran Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB sebagai penyebab timbulnya utang Pemprov NTB yang menggunung. Karena itu, politisi senior asal Lombok Tengah ini tak keberatan sama sekali seluruh dana Pokir DPRD NTB ditracking. Perlakuan yang sama harus dilakukan untuk seluruh dana direktif.

NTB sendiri kini memang sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik mengingat tak kurang dari Rp 300 miliar belanja di APBD NTB tahun 2021 tak bisa dibayarkan kepada pelaksana program. Dengan kata lain, Pemprov NTB berutang pada kontraktor yang telah menuntaskan pekerjaan. Hal ini kemudian ramai menjadi perhatian publik dan menjadi berbagai bahan gunjingan. Namun, sejumlah pihak menyebut utang tersebut karena andil program dalam APBD yang diusulkan dari Pokir DPRD NTB.

BACA JUGA :  Antisipasi Musim Kemarau, HBK PEDULI Genjot Suplai Air Bersih Gratis Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Lombok

Ruslan menegaskan, tracking seluruh dana program Pokir dan seluruh dana dari program direktif tersebut akan membuka mata publik terhadap bagaimana keuangan dalam APBD NTB dikelola. Dengan begitu, masyarakat NTB akan mendapat pemahaman utuh.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, program Pokir dari para Anggota DPRD memiliki landasan hukum yang kokoh. Dengan kata lain, Pokir memang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Aturan yang menjadi inspirasi atau semangat Pokir di antaranya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Di pasal 29 UU ini disebutkan DPRD mempunyai sejumlah fungsi. Selain fungsi pembuat Perda dan pengawasan, ada juga fungsi anggaran. Dan di pasal 104 secara terang benderang disebutkan bila DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Jadi itu adalah bagian dari sumpah atau janji yang harus kami jalankan sebagai anggota dewan,” tandas Ruslan.

1 2 3 4 5 6Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button