Parlementaria

Dugaan Mafia Pokir di Udayana, Logis Laporkan ke BK dan APH

Seputarntb.com – Direktur Lombok Global Institute (Logis), M. Fihiruddin, menduga ada mafia pokok pikiran (pokir) di Kantor DPRD NTB, Udayana, Mataram.

Itu menyusul legislatif menawarkan Pemprov NTB untuk menjual aset untuk menutupi utang yang nilainya sangat tinggi.

Fihiruddin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum legislatif dan eksekutif saling sandera jika terjadi masalah.

Kini dengan bertambahnya beban utang Pemprov, legislatif mengusulkan untuk menjual aset. Padahal utang tersebut sebagian besar dari pokir yang belum terbayar.

BACA JUGA :  Strategis untuk Ketahanan Pangan, HBK Kawal Pembangunan Bendungan Mujur

“Ada sekitar 400 miliar pokir belum terbayar. Sehingga legislatif mewacanakan Pemprov menjual aset. Padahal eksekutif tidak pernah ada rencana,” ujarnya, Jumat, 28 Januari 2022.

Padahal, kata Fihir beban utang tersebut akibat dewan tidak ingin dana pokir di refocusing.

“Utang muncul akibat anggota DPR tidak mau kena refocusing di masing-masing pokir. Itu mengakibatkan terjadinya akumulasi utang di Pemprov,” ujarnya.

1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button