Opini

Mewujudkan Kepemimpinan Birokrasi Rakyat

Oleh : Dr.Drs.H.Musa Shofiandy, SH,MM. *) 

Lingkungan geostrategis  global yang bergerak begitu dinamis, menuntut Indonesia dan rakyatnya untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, kompleksitas, dan kejutan. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi, melalui transformasi mindset dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya  dynamic governance dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat.

Dr.Drs.H.Musa Shofiandy, SH,MM. Dalam bukunya yang ditulis pada tanggal 07, 07, 2021 yang berjudul ” Mewujudkan Kepemimpinan Birokrasi Rakyat”  dimana dalam buku tersebut terkupas sistem pemilihan kepala daerah, memilih pemimpin yang merakyat, implementasi penerapan kepemimpinan birokrasi rakyat.

Dimana dalam isinya menjelaskan, sistem desentralisasi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi seperti halnya indonesia. Ciri pemerintahan demokratis ialah melakukan desentralisasi. Memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya. Maksud dari hal tersebut bukan berarti daerah dapat melepaskan diri dari pusat atau berdiri sendiri, namun dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam membahas model pilkada di indonesia, yang tergolong dalam beberapa model seperti

Pertama, pemilihan kepala daerah dipilih secara tidak langsung, melainkan ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Kedua, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat. Pada model ini DPRD memilih beberapa calon kepala daerah, selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah diatasnya untuk dipilih salah satunya sebagai kepala daerah. Ketiga, kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau melalui perwakilan DPRD.Keempat, Kepala daerah ditetapkan oleh DPRD.

BACA JUGA :  Ketentuan Pidana dalam Hukum Kesehatan di Indonesia

Kelima, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dipilih melalui pemilu.

Sedangkan, sistem pilkada langsung oleh rakyat adalah rakyat secara langsung melakukan pemilihan umum kepada daerah. Calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik dan telah lulus seleksi KPU maka ia berhak untuk mengikuti pemilihan umum (Pemilu) dan di Lombok Timur dalam masa bhakti 2019-2024 ada sebanyak 50 (lima puluh) kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Kelebihan pilkada langsung oleh rakyat yakni, rakyat benar-benar mendapat kekuasaan memilih langsung kepala daerah, dan mengenal kepala daerah dengan dekat dan lebih detail, serta pemerintah memiliki legitimasi yang kuat karena satu suara rakyat sangat berharga sehingga kepala daerah akan fokus pada kepentingan rakyat. Dan dari pilkada langsung bisa menjadi alat partisipasi langsung rakyat, memahami dan mengerti pentingnya politik dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh kepala daerah akan menjadi semakin efektif. Tentunya pemimpin nantinya yang sudah terpilih diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, adil dan amanah dan mempunyai etos Pancasila yang dibuktikan dengan rekam jejak seorang pemimpin yang tidak pernah tersangkut praktik korupsi.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button