Opini
Trending

Kajian Normatif Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan

Oleh: dr. Ng Phi Shi

Mataram – Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan oleh negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tiap-tiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak ini merupakan hak fundamental yang wajib di penuhi oleh negara kepada seluruh warga negaranya. Lebih lanjut konstitusi mengatur bahwa negara wajib untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan layak, Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Guna terselenggaranya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, maka di butuhkan sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mendefinisikan sumber daya di bidang kesehatan adalah “segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”

Sumber daya utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya di bidang kesehatan. Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan. Regulasi mengenai tenaga kesehatan dapat dijumpai dalam UU Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan dan Pasal 1 angka 1 UU Tenaga Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan adalah “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

BACA JUGA :  Volume Pemudik di Bandara BIZAM Meningkat, Polres Loteng Tingkatkan Pengaman
1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button