Opini

Gubernur tidak Mau Salah ?

Oleh : Suhaimi S.H. *) 

Pada  akhir  tahun  2011,  saya  membuat  tulisan berjudul  “  Gubernur  Tidak  Boleh  Salah”.  Waktu  itu gubernur Nusa Tenggara Barat adalah bapak DR. H. Muhammad Zainul Majdi. Saat itu banyak sekali peristiwa,  juga  masalah  yang  menurut  saya  secara  formal adalah khilaf  dan  salah  bagi  seorang gubernur.  Dilain  sisi  saat  itu,  gubernur  Zainul  Majdi  memiliki  banyak  pendukung,  yang  begitu “mencintai”, “menghormati”, dan cenderung menganggap bahwa Zainul Majdi “terlalu agung untuk “salah”, terlampau mulia untuk dipersalahkan. Bahkan sekalipun seluruh pendukung tersebut menyadari bahwa, Zainul Majdi juga adalah manusia biasa, dan dia adalah gubernur. Pendukung yang saya maksud diatas bukanlah pendukung biasa, mereka terkonsolidasi, berstruktur rapi dan mengisi struktur pemerintah provinsi NTB saat itu. Mereka berlomba, mempersembahkan dirinya menjadi bumper, mengantre untuk berkorban menjadi pihak yang siap disalahkan bila memang dianggap salah.

Gubernur zainul  Majdi, tahun 2011 itu merespon tulisan saya yang muat di beberapa media cetak saat itu ( ini kalau boleh geer, karena tidak pernah ada konfirmasi untuk memastikannya ), dengan mengumpulkan para kepala  SKPD , ormas, lsm, para tokoh dan lainnya. Termasuk saya juga diundang dan hadir. Gubernur zainul majdi dalam pertemuan itu, menegaskan. Bahwa “ gubernur sebagai kepala pemerintah dan pemerintahan di NTB, bertanggungjawab penuh atas segala hal yang terjadi di lingkup pemerintahannya, termasuk didalamnya, kelakuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala SKPD ”. penegasan gubernur zainul majdi ini baik, sekalipun kalau kita ingat bersama, mereka tetap melakukannya dengan istiqomah. Puncaknya ketika dr. Mawardi tiba-tiba menghilang tanpa keterangan, dan tidak satupun kapolda NTB yang bisa menemukannya.

Saya melihat tradisi sebagaimana kebiasaan tahun 2011 lalu, sepertinya terulang kembali di masa pemerintahan Zul – Rohmi. Kejadian yang sama dengan sedikit variasi. Apabila di jaman Zainul Majdi, terdapat begitu banyak punggawa yang loyal dan siap menjadi bumper, agar gubernur tetap Nampak shaleh, bersih dan “agung”. Itu tentu dengan pikiran bahwa loyalitas, dan kesiapan untuk berkorban, pada saatnya akan memberikan benefit bagi pelakunya. Ada trust yang kuat antara pemimpin dan pasukan. Ada timbal balik yang setimpal atas pengorbanan yang diberikan. Sebaliknya, di zaman Zul, tidak banyak punggawa yang berani melakukan pengorbanan, loyalitas tertinggi hanya bisa dilihat, dari gerakan pembelaan, lalu mencari kambing hitam atas “kesalahan” yang ada. Ini tentu dengan asumsi, bahwa para punggawa belum yakin, pengorbanan nya akan mendapat timbal balik yang setimpal.

BACA JUGA :  Obstruction of Press Freedom

Dalam peristiwa baru-baru ini. Ketika DPRD Provinsi NTB berdebat dengan pemerintah provinsi NTB, tentang dana direktif vs dana pokok-pokok pikiran DPRD, yang tampil, bukan Sekretaris Daerah atau jajaran dibawahnya, tapi Fihirudin. Seorang pemuda dari Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, yang tentu semua orang bertanya, siapa dia dan apa hubungannya dengan masalah yang ada?. Tentu Fihir dengan sigap akan mengelak, mengajukan argument, bahwa ini adalah masalah public, dan setiap warga Negara, putra   NTB berhak ikut serta dan membicarakan atau memperkarakannya. Ini persis seperti anekdot yang sering jadi bahan guyon, teman saya. Ahmad SH, ketua DPD Nasdem Kabupaten Lombok tengah. “ bulan lek atas langit iye bolet, batun telorm ne lek bawak langit, masih iye bolet. Lamum eyak tehubung- hubungang jak iye terhubung daet berhubungan masih hahahahaha “.

1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button