HukrimNTB

Putusan KPPU Pintu Masuk APH Usut Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di NTB

Seputarntb.com – Pemprov NTB akan mempelajari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah memutus perkara persekongkolan tender dua proyek percepatan jalan tahun anggaran 2017-2018 untuk memberikan sanksi kepada Pokja yang menjadi pihak terlapor III. Ke depannya, Pemprov NTB didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

‘’Coba saya pelajari detilnya. Kita lihat redaksionalnya, apa kelemahannya. Saya akan pelajari detil masalahnya seperti apa. Sehingga bisa terjadi seperti itu (persekongkolan tender, red),’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 27 Desember 2021.

Sekda mengatakan, Pemprov NTB terus melakukan  pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pengadaan barang dan jasa. ‘’Kemudian sejalan dengan ini, KPK juga tetap mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan lainnya,’’ terangnya.

BACA JUGA :  Tak Terima Ditegur, Satu Keluarga Keroyok Anggota Brimob Menggunakan Sajam

Dalam era sekarang ini, lanjut Sekda, proses PBJ harus transparan dan akuntabel. Hal inilah yang terus diupayakan kedepannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses PBJ di lingkup Pemprov NTB.

Terpisah, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli Ernanda mengatakan praktik persekongkolan tender yang dibongkar KPPU menjadi pintu masuk aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendalaman pelanggaran hukum. Menurutnya, persekongkolan tender merupakan salah satu modus umum dalam tindak pidana korupsi.

‘’Saya pikir aparat penegak hukum bisa melakukan pendalaman. Ini menjadi pintu masuk bagi APH untuk menelisik lebih jauh. Jangan-jangan selama ini proses PBJ kita seluruhnya terjadi persekongkolan tidak hanya pada satu kasus ini,’’ katanya.

1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button