NTB

Eskalasi Insiden di Lotim Meluas, Rachmat Ingatkan Pemprov NTB Tidak Lepas Tangan

Seputarntb.com – Pemprov NTB diingatkan jangan lepas tangan menyusul eskalasi gejolak sosial yang terus meningkat setelah dipicu beredarnya video ceramah agama di Lombok Timur. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah pada Pemkab Lombok Timur sudah tidak tepat, mengingat eskalasi gejolak sosial sudah merembet ke kabupaten/kota lain di Pulau Lombok.

“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kita ingin agar Pemprov NTB hadir untuk turut mengambil peran menyiapkan solusi menyelesaikan permasalahan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat, Kamis (6/1).

Tokoh kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang eskalasinya sudah lintas kabupaten/kota.

“Momentum menyelesaikan permasalahan ini tak akan datang dua kali. Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani. Bukan hanya di Lombok Timur. Sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” kata mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini.

BACA JUGA :  Festival Ngulat Tikar Pandan dan Launching Wisata Alam, Lukman yakin jadi PADS

Rachmat sendiri sepanjang hari kemarin berada di Lombok Timur untuk turun langsung menenangkan masyarakat. Dia meminta agar masyarakat memercayakan sepenuhnya penanganan seluruh kejadian tersebut pada pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

Penyelesaian yang komprehensif dan tuntas kata Rachmat, menjadi sebuah keharusan. Sehingga persoalan ini tidak menjadi semacam “bara dalam sekam”, yang justru bisa memicu insiden serupa di kemudian hari.

Mengingat eskalasi yang terjadi, Rachmat menekankan, menyerahkan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada Pemkab Lombok Timur semata adalah pilihan yang tidak bijak. Demikian halnya, menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda NTB juga tidaklah tepat.

Menurut Rachmat, gejolak sosial yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dituntaskan dengan pendekatan keamanan belaka. Oleh karena itu, Pemprov NTB yang memiliki pranata dan perangkat penanganan permasalahan sosial yang lengkap, harus turun tangan.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button