NTB

Diskusi Pojok, Bongkar Plus Minus HGB di Gili Trawangan

Seputarntb.com – Pojok NTB menggelar diskusi publik soal polemik hak guna bangunan (HBG) di atas lahan peninggalan PT GTI di Gili Trawangan, Lombok Utara, Kamis, 20 Januari 2022.

Polemik tersebut mencuat setelah Pemprov NTB melakukan pemutusan kontrak terhadap PT GTI. Polemik kemudian muncul soal lahan bekas GTI. Sebagian pihak menyetujui tanah tersebut diberikan ke masyarakat dalam bentuk HGB. Sementara pihak lain menuntut status tanah menjadi hak milik warga dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).

Diskusi yang digelar di Kata Cafe Mataram bertema “Plus Minus HGB Gili Trawangan: Dapat HGB Alhamdulillah,” dimoderatori Abdul Majid, dengan menghadirkan sejumlah tokoh seperti Akademisi Universitas Mataram, Prof Zainal Asikin, Kabag Hukum Pemprov NTB diwakili Lalu Rudy Gunawan, dan Ketua Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan, Ahsanul Khalik.

Mengawali diskusi, Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, memberi apresiasi sikap Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang memberanikan diri memutus kontrak PT GTI.

BACA JUGA :  Bupati Lombok Timur Menekankan Semua Pihak Peduli Terhadap Kondisi Masyarakat

“Ini langkah baik Gubernur NTB di mana lahan 64 hektar tanah GTI hanya menyetor 2,5 juta per tahun ke Pemprov. Artinya sudah miliaran dikeluarkan masyarakat Gili Trawangan saat itu ke GTI. Tapi justru setoran ke Pemprov kecil,” katanya.

Dia berharap, hasil diskusi sore itu menghasilkan kepuasan terhadap semua pihak, baik masyarakat Gili Trawangan maupun Pemprov NTB.

“Kami mengundang BPN Provinsi untuk duduk dan hadir. Yang kita undang ada tokoh Gili Trawangan tapi belum hadir juga. Kita berharap apa yang dilakukan provinsi merupakan langkah terbaik dan memberi secercah harapan untuk masyarakat,” ujarnya.

Prof Asikin di awal komentar mengatakan, agar kedua kelompok yang menyetujui HGB dan SHM tidak saling memusuhi. Karena baik HGB dan SHM dijamin oleh undang-undang.

“Yang mau HGB tidak boleh memusuhi yang mau SHM, begitu sebaliknya. Kalau disetujui HGB oleh BPN. Tugas pemerintah hanya mengusulkan. BPN memutuskan,” katanya.

1 2 3 4Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button