HukrimNasional

KPPU Putus Perkara Persekongkolan Tender Konstruksi Jalan di NTB

Seputarntb.com -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membacakan putusan atas perkara persekongkolan tender (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dalam pengadaan dua paket pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Desember 2021 lalu, Majelis Komisi Perkara untuk nomor 35/KPPU-I/2020 yang diketuai Dinni Melanie, S.H., M.E., dengan anggota Harry Agustanto, S.H., M.H., dan Yudi Hidayat, M.E., M.Si. tersebut, menjatuhkan sanksi denda kepada dua pelaku usaha, yakni PT. Metro Lestari Utama sebesar Rp 1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Eka Praya Jaya sebesar Rp 1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

BACA JUGA :  Apes, Tiga Pengamen Jalanan dan Dua Pengedar ini Ikut Tertangkap Tim Ops Resnarkoba

Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU dari pengawasannya atas pelaksanaan tender dua paket pekerjaan konstruksi jalan (program percepatan), yakni Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4), yang dilakukan oleh Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada APBD tahun anggaran 2017-2018. Nilai harga perkiraan sendiri untuk kedua paket mencapai Rp 115.380.000.000.

Persekongkolan melibatkan tiga terlapor, yakni PT. Metro Lestari Utama (Terlapor I) dan PT. Eka Praya Jaya (Terlapor II) dan Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (Pokja 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Terlapor III.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button