Nasional

Kejagung Berantas Mafia Pelabuhan Guna Optimalkan Penerimaan Negara

Seputarntb.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI adalah salah satu lembaga yang terkait dengan penerimaan keuangan Negara. Akhir-akhir ini lembaga tersebut menjadi sorotan publik karena adanya beberapa pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang di bawah Kementerian Keuangan RI.

Carut marutnya kegiatan ekspor impor di Republik ini tidak terlepas dari lembaga ini. Apalagi kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya melindungi komoditas dalam Negeri akibat derasnya barang impor menggunakan label barang dalam Negeri, penyalahgunaan izin ekspor dan impor. Termasuk soal masuknya importir nakal yang membuat seolah-olah fungsi penegakan hukum atau penindakan dari Bea dan Cukai tidak berjalan optimal, bahkan terkesan ada kerjasama dengan oknum Bea dan Cukai.

BACA JUGA :  Dishub NTB Pastikan Moda Transportasi Siap Sukseskan MotoGP Mandalika

“Perintah tegas Jaksa Agung RI, Burhanuddin, kepada jajarannya patut diapresiasi dalam rangka mengungkapkan permainan mafia pelabuhan, antara lain importir dan eksportir nakal. Pemeriksaan dan investigasi secara masif sangat dibutuhkan bukan saja untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk perbaikan sistem,” ujar Penggiat Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Dr. Oce Madril, S.H. M.H.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button