Menu

Mode Gelap
 

Nasional · 23 Sep 2021 12:04 WITA ·

Kejati NTB Tetapkan Wabup Lombok Utara Tersangka Korupsi Proyek RSUD


 Foto : Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. diduga memuluskan kedua proyek bermasalah  Perbesar

Foto : Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. diduga memuluskan kedua proyek bermasalah 

Mataram, Seputarntb.com  – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto (DKF) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD setempat pada tahun anggaran 2019.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis, mengatakan bahwa Danny pada proyek ini berperan sebagai konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultant.

“Dalam kasus ini, DKF (Danny Karter Febrianto) diduga muluskan kedua proyek bermasalah itu sehingga proyeknya dibayar lunas,” kata Dedy.

Akibat dari perbuatan DKF sebagai konsultan pengawas, kata dia, timbul kerugian negara yang nilainya mencapai Rp1,75 miliar.

Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH; pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek HZ; kuasa Direktur PT Batara Guru, MF; dan Direktur CV Indo Mulya Consultant.

“Lebih lanjut, para tersangka akan mulai diperiksa pekan depan,” ujarnya.

Proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group ini dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar. Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.

Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi pada proyek penambahan ruang operasi dan ICU oleh PT Apro Megatama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6,4 miliar, ditetapkan empat tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur RSUD KLU, SH; pejabat pembuat komitmen, EB; kuasa Direktur PT Apro Megatama, DT; dan Direktur CV Cipta Pandu Utama, DD.

“Mantan Direktur (RSUD) menjadi tersangka dalam dua proyek,” ucap Dedi.

Dalam kasus ini dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan muncul kerugian negara berdasarkan hasil audit sebesar Rp742,75 juta.

Artikel ini telah dibaca 27 kali

Baca Lainnya

WorldSBK Pacu Mandalika Jadi Pusat Kegiatan Otomotif Nasional

20 Oktober 2021 - 22:04 WITA

Tiket World Superbike Championship Bisa Dibeli Pekan Depan

20 Oktober 2021 - 21:58 WITA

Kementerian PUPR Bangun 120 Rumah Terdampak Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika

12 Oktober 2021 - 11:11 WITA

PON XX Papua 2021: Lalu Muhammad Zohri Sabet Emas Nomor 200 Meter

11 Oktober 2021 - 19:10 WITA

Terancam Sanksi dari WADA, Ini Penjelasan Menpora

9 Oktober 2021 - 11:32 WITA

Terancam Sanksi dari WADA, Ini Penjelasan Menpora

WSBK dan MotoGP Indonesia Terancam Tidak Bisa Digelar, Padahal Baru Resmikan Nama Sirkuit

8 Oktober 2021 - 21:02 WITA

WSBK dan MotoGP Indonesia Terancam Tidak Bisa Digelar, Padahal Baru Resmikan Nama Sirkuit
Trending di Nasional