Hukrim

Menguji Independensi KPK dalam Kasus Mardani H Maming

Seputarntb.com – Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, menyusul sebelumnya terbit surat pencekalan ke luar negeri oleh komisi anti rasuah tersebut.

Mardani yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Kelompok aktivis di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan kajian terkait kasus tersebut. Sejumlah ahli hukum hingga praktisi hukum dihadirkan dalam diskusi yang digelar di The Sultan Food Mataram, Senin, 27 Juni 2022, dengan dihadiri ratusan aktivis mahasiswa dan pemuda.

BACA JUGA :  HBK PEDULI Bagikan 5.000 Paket Sajadah dan Sarung untuk Masyarakat Kurang Mampu di Lombok

Diskusi yang dimoderatori Ahmad SH menghadirkan pembicara Ahli Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Amiruddin SH., M.Hum, Tim Hukum PBNU NTB, Irfan Suriadiata, Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin dan praktisi hukum, Herman Sorenggana, SH., MH.

Tim Hukum PBNU NTB, Irfan Suryadiata mengatakan dari sisi hukum Mardani H Maming tidak layak untuk dipidana, karena jika berkaitan dengan izin pertambangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah personal, dalam hal ini Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara posisi Mardani Maming saat itu masih menjabat Bupati Tanah Bumbu.

1 2 3 4 5 6Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button